Kerugian Akibat Penangkapan Ikan Ilegal Rp30 Triliun


JAKARTA,JUMAT - Menteri Kelautan dan Perikanan (DKP), Freedy Numberi mengatakan, kerugian akibat penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia mencapai sekitar Rp30 triliun per tahun.
"Kerugian lain yang tidak bisa dinilai akibat penangkapan ilegal adalah kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan-ikan karang dan ikan hias dengan bom dan potasium," katanya di Jakarta, Jumat (14/12), saat Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2007.
Ia mengatakan, ekosistem terumbu karang penting untuk kehidupan biota laut. Penangkapan ikan secara ilegal khususnya oleh kapal-kapal asing, katanya, juga mengancam kedaulatan negara dan menurunkan harga diri Bangsa Indonesia.
Ia mengatakan, DKP menjadikan program pemberantasan penangkapan ikan ilegal sebagai prioritas yang berlanjut hingga lima tahun ke depan. Peran pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di laut perlu ditingkatkan dan dioptimalkan.
"Tentunya sangat memerlukan dukungan dari rekan-rekan di daerah provinsi maupun kabupaten atau kota dan pelabuhan UPT (unit pelaksana teknis), para nahkoda kapal pengawas, mengingat perspektif pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan harus dipandang secara komprehensif dan integral mengingat problema yang dihadapi sungguh kompleks," katanya.
Ia mengatakan, sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk menggerakkan perekonomian nasional. Produk domestik bruto (PDB) subsektor perikanan mengalami kenaikan sebesar 18 persen pada tahun 2006. Produksi perikanan periode 2005-2006 mengalami peningkatan rata-rata 7,64 persen. Kontribusi perolehan devisa dari hasil ekspor perikanan mencapai 2,08 miliar dolar AS dengan volume ekspor mencapai 1,02 juta ton pada tahun 2006.

Ironisnya, katanya, sumberdaya tersebut mengalami ancaman serius dari maraknya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan yang tidak bertanggungjawab.
Ia menyatakan pentingnya kesamaan pemahaman dan peningkatan pengkayaan dalam operasional pengawasan dan pengendalian SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), peningkatan kualitas teknis pengawasan melalui pemanfaatan sistem, prosedur dan teknis pengawasan, sinkronisasi dan penjabaran program, serta kegiatan pengawasan tahun 2008.

__________________

berita lama, cerita biasa. Sampe kapanpun kita bekoar - koar mengenai pelestarian alam dan pengrusakan sumber daya alam, gak bakal menolong keadaan.
Pejabat mah cuma bisa bebacot ; then tindakan apa yg diambil?? Kalo bikin rapat, bebacot, ngomong, dsb mah pada pinter banget!!!

Real action?? jubrut markudut.......

Om Predi Nu Meri (baca pake bahasa Sunda) cuma bisa ngomong pengrusakan ; lalau apa sanksi hukum untuk para pelaku pengrusakan??

__________________
BAN MARINE AQUARIUM OWNERSHIP AND TRADING !!!

Biarpun udah basi, tapi emang kaya gitu kenyataan yang terjadi di lapangan, eh... lautan.

__________________
Lagi Kesepian, Kangen ama Anak Istri

Betul bro, tapi apalah daya kita!, hanya bisa menggerutu dan ber do'a.
yang penting jatah ikan untuk mancing masih banyak he3....

Tetap Semangat



Lucky Man

next mentri kelautan harus hobby mancing ...pasti kekayaan laut kita lebih diperhatiin.

__________________


ehm ehm-er

bos...ex president kita yg dulu juga hobi nya mancing tuh...cuman tetep aja....

__________________